Rancangan Perkap Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri

3 01 2010

Dikutip dari situs Mabes Polri (http://www.polri.go.id) tanggal 31-12-2009

Dibawah ini dikemukakan sebuah rancangan peraturan Kapolri tentang Tatacara Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Polri sebagai sebuah penjabaran dari UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Rancangan Perkap ini tentu saja belumlah sempurna, untuk itu jika ada masukan, pendapat atau saran dipersilahkan untuk dikirimkan ke email kami zulunad@yahoo.co.id.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG
TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa di era reformasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi yang akurat secara mudah dan cepat, sehingga memerlukan kesiapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan informasi publik;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standar/prosedur pengelolaan guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN …..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi dibadan publik.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk mengintegrasikan peranan pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan di satuan kewilayahan dalam memberikan dan/atau menerima informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan maupun dengan pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:

a. mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;

b. transparansi …..
b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

BAB II

KRITERIA INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Informasi publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan kegiatan Polri.

Pasal 5

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan kriterianya terbagi menjadi:
a. informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
b. informasi yang bukan dikecualikan;
c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
d. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
e. informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

Pasal 6

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berkaitan dengan:
a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya; dan
e. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri.

Pasal 7 …..

Pasal 7

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain:
a. laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri;
b. identitas saksi, barang bukti dan tersangka;
c. modus operandi tindak pidana;
d. motif dilakukan tindak pidana;
e. jaringan pelaku tindak pidana;
f. isi hasil berita acara pemeriksaan; dan
g. isi berkas perkara.

Pasal 8

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
a. seseorang (informan) dalam pembinaan penyelidik dan/atau penyidik diketahui oleh atasan penyidik; dan
b. pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum.

Pasal 9

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
a. sistem operasional intelijen kriminal;
b. rencana kegiatan operasional intelijen kriminal;
c. sasaran intelijen kriminal; dan
d. data intelijen kriminal.
Pasal 10

(1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat memperhatikan antara lain:

a. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana serius, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. identitas …..
b. identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf a, keselamatannya wajib dijamin oleh kesatuannya; dan

c. identitas informan.

(2) Ketentuan mengenai keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 11

(1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat dilihat antara lain dari segala peralatan, sarana dan/atau prasarana dalam mendukung pengungkapan tindak pidana.

(2) Peralatan, sarana dan/atau prasarana dalam mendukung pengungkapan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 12

Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan informasi diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:
a. surat perintah penghentian penyidikan (SP3);
b. rencana anggaran yang akan dikeluarkan dalam proses penyidikan tindak pidana;
c. pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana;
d. hasil proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan uang yang telah disita; dan
e. informasi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Polri berdasarkan keputusan, peraturan, surat edaran yang merupakan sebagai kebijakan.

Pasal 13

(1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum,antara lain:
a. unjuk rasa yang mengarah menjadi anarkis;
b. kerusuhan massa;
c. bencana alam yang berdampak luas;
d. wabah penyakit; dan
e. kecelakaan moda transportasi yang menarik perhatian masyarakat.

(2) Kewajiban …..
(2) Kewajiban mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Pasal 14

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disiapkan dan dilayani oleh PPID, kecuali yang dapat ditolak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
a. laporan rencana kerja kesatuan Polri tahunan;
b. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP); dan
c. analisis dan evaluasi Kamtibmas kesatuan Polri setiap bulan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan dan tahunan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 16

(1) Kedudukan PPID terdapat pada kesatuan Polri yang berada ditingkat:
a. Mabes Polri; dan
b. Satuan Kewilayahan Polda dan Polres.

(2) Kedudukan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat struktural.

(3) Ketentuan mengenai struktur PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 17

PPID mempunyai tugas antara lain:
a. mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 di kesatuan masing-masing;
b. menyimpan …..
b. menyimpan informasi dan data yang menjadi tanggung jawab kesatuan masing-masing;
c. mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual;
d. menyediakan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan; dan
e. memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada pengemban fungsi Humas.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 18

PPID mempunyai tanggung jawab atas:
a. kelancaran pelayanan informasi kepada pengemban fungsi Humas;
b. kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat;
c. keakuratan informasi yang diberikan kepada pengemban fungsi humas; dan
d. pelaksanaan tugasnya kepada kepala satuan masing-masing.

BAB IV

HUBUNGAN TATA CARA KERJA

Pasal 19

(1) Hubungan tata cara kerja dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan antar pengemban fungsi Humas Polri dengan PPID baik di tingkat Mabes Polri dan tingkat satuan kewilayahan.

(2) Hubungan tata cara kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
a. horizontal; dan
b. vertikal.

Pasal 20

Hubungan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a antar Divisi Humas Polri dengan PPID satuan organisasi induk dan antar bidang Humas Polda dengan PPID satuan kewilayahan sebagai berikut:
a. setiap PPID mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15;
b. secara …..
b. secara insidentil, PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divisi Humas Polri dan bidang Humas Polda dalam hal terjadi kasus yang menjadi perhatian publik dan sedang ditangani oleh Satker tersebut;
c. Divisi Humas Polri dan bidang Humas Polda dapat meminta tambahan informasi dan dokumentasi yang telah diberikan atau dikirim oleh PPID;
d. pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan Mabes Polri dan satuan kewilayahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

Pasal 21

(1) Divisi Humas Polri dapat melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap PPID.

(2) Koordinasi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

(1) PPID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divisi Humas Polri berkaitan dengan kasus yang menjadi perhatian publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

a. kasus-kasus menonjol yang melibatkan antara lain:
1. tokoh masyarakat;
2. pejabat pemerintah;
3. publik figur; dan
4. orang asing.

b. kasus kecelakaan moda transportasi yang menonjol atau korban meninggal lebih dari 2 (dua) orang.

c. kasus-kasus yang meresahkan masyarakat antara lain:
1. premanisme;
2. pembunuhan;
3. perampokan; dan
4. terorisme.

(2) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 23 …..

Pasal 23

Hubungan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b antar PPID tingkat mabes Polri dengan PPID satuan kewilayahan sebagai berikut:
a. saling memberi dan menerima informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan satuan kerja masing-masing;
b. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan informasi publik untuk disampaikan pada publik;
c. PPID satuan kewilayahan wajib secara langsung memberikan laporan informasi terkait dengan peristiwa yang bersifat insidentil yang menjadi perhatian publik kepada Divisi Humas Polri dengan tembusan bidang Humas Polda; dan
d. setiap PPID satuan kewilayahan secara berjenjang mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15.

Pasal 24

(1) Dalam mendukung kelancaran arus informasi dan data, PPID dapat memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia pada satuan kerja masing-masing.

(2) Pemanfaatan jaringan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pengemban fungsi Humas dan PPID baik secara horizontal maupun vertikal.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID

Pasal 25

Penyampaian informasi publik dilakukan dalam bentuk:
a. pemberian informasi dan data secara langsung; dan
b. akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 26

Penyampaian informasi dan data secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a oleh PPID dalam bentuk antara lain:
a. tulisan;
b. laporan;
c. gambar;
d. grafik; dan
e. rekaman.
Pasal 27 …..
Pasal 27

Penyampaian akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b oleh PPID dapat diperoleh melalui antara lain:
a. internet;
b. Multimedia Massages System (MMS);
c. pesan singkat (Short Massages System/SMS); dan
d. faksimili.

Pasal 28

Untuk memberikan informasi publik dilakukan sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERSONEL DAN STANDARISASI SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu
Personel

Pasal 29

(1) Dalam memberikan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, personel yang bertugas sebagai PPID harus memiliki kompetensi pengelolaan informasi dan data.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan golongan kepangkatan dan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri dan Kapolda.

Bagian Kedua
Standarisasi Sarana dan Prasarana

Pasal 30

Standarisasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelayanan informasi publik di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan antara lain:

a. peralatan pengolah data (editing unit) linier dan non linier, baik manual maupun digital;

b. kamera video dan foto, kamera surveilance, video player/VTR unit (VHS, Video 8, mini DV, DV cam, Betacam, Betamax, Hard Disk) dan studio audio baik yang manual maupun digital;

c. peralatan …..

c. peralatan belajar mengajar yang berbasis multimedia (proyektor LCD, komputer, dan laptop);
d. ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet;
e. peralatan digital monitoring media (DMM) baik televisi maupun Radio; dan
f. laboratorium desain grafis visual dan percetakan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR Paraf :
1. Kadivbinkum Polri : …..

2. Kadivhumas Polri : …..

3. Kasetum Polri : ….

4. Wakapolri : ….

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: